Heboh! Skandal Esek-esek di Kampus IPDN, Dua Praja Cewek, Empat Cowok

Mendagri Tjahjo Kumolo. Foto: dok.JPNN

PEKANBARU – Citra Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kembali tercoreng. Kasus memalukan terjadi di kampus IPDN Riau, di Rokan Hilir (Rohil). Kejadian sudah tahun lalu, dicoba ditutup-tutupi, namun akhirnya terungkap.

Memang, Direktur IPDN Riau di Rohil, Rizka Utama, membantah pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo perihal kasus pemerkosaan di sekolah calon pamong itu. Tapi ia mengakui memang ada kasus asusila di sana.

”Jika terjadi pemerkosaan, kasus ini tentu ditangani kepolisian, bukan komisi disiplin,” sebutnya pada Pekanbaru Pos (Grup JPNN), Senin (6/7).

Rizka menjelaskan, ada enam orang praja di kampus yang dipimpinnya,  yang telah melakukan tindakan pelanggaran moral berat. Untuk itu, Komisi Disiplin dari IPDN Pusat telah melakukan pemeriksaan.

”Enam orang itu terdiri dari dua orang perempuan dan empat laki-laki. Kedua cewek itu, satu melakukan (perbuatan amoral) dan yang satu (perannya, red) menawarkan kawannya itu,” jelasnya.

Jadi, di antara para Praja itu, ada yang menjadi semacam mucikari. Targetnya adalah teman-temannya sesama Praja. Transaksi esek-esek itu dilakukan oleh Praja perempuan berinisial W dari Jawa Timur.

Sedang Praja perempuan dari jawa Tengah, inisial, R, yang menghubungkan W dengan Praja pria lainnya. Ada empat Praja pria yang diketahui terlibat dalam tindakan asusila tak biasa ini.

”Semuanya sudah ditangani komisi Disiplin IPDN Jatinangor dan sudah diberhentikan semua,” tegas Rizka.

Menurut Rizka, transaksi seks di lingkungan pencetak abdi negara itu, sudah terjadi sejak setahun lalu. ”Jadi bukan baru terjadi, sudah lama,” katanya.

Hal ini pula kata Rizka, yang akan diklarifikasinya kepada Mendagri Tjahjo Kumolo di Jakarta. Ia menolak pernyataan Mendagri yang akan melakukan rotasi, karena ketidakbecusan kepemimpinannya di kampus IPDN.

”Memang sudah ada rencana rotasi di seluruh IPDN di Indonesia. Jadi bukan karena ada kasus pemerkosaan. Tidak benar karena itu,” ujarnya.

”Saya akan coba luruskan kepada Pak Mendagri soal informasi yang sebenarnya, bukan pemerkosaan, melainkan amoral saja,” katanya.

Rizka menjelaskan bahwa di IPDN sendiri memberlakukan aturan yang cukup ketat. Para praja dididik dengan kedisiplinan tinggi.  ”Mereka saja kita larang untuk berpacaran. Namun karena kondisi lingkungan dan pengawasan, makanya sempat ada kecolongan,” sebutnya.

Kasus “pemerkosaan” di kampus IPDN Riau ini diungkap Tjahjo Kumolo beberapa waktu lalu saat kunjungan kerja di Riau.

”Kasus pemerkosaan itu sudah parah, jadi baik praja yang melakukan maupun pengawas harus dievaluasi,” ujar Tjahjo akhir pekan lalu.

”IPDN Riau diganti, gagal memimpin. Banyak masalah di kampus IPDN Riau,” ujar Tjahjo.

Perihal kejadian ini juga mendapat tanggapan dari Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rahman. Pihaknya berusaha sudah menutupi kasus tersebut. Namun demikian sudah diungkap langsung Mendagri dan Pemprov Riau harus siap memfasilitasi.

”Kita sudah menutupinya, tapi Mendagri sudah membuka. Apa boleh buat, yang terjadi di IPDN, ya kita siap membantu,” kata Plt Gubri.(c/Abe)

sumber : http://www.jpnn.com/read/2015/07/07/313848/Heboh!-Skandal-Esek-esek-di-Kampus-IPDN,-Dua-Praja-Cewek,-Empat-Cowok/page2

Mulai 2016, Wajib TK Sebelum Masuk SD

Mendikbud Anies Baswedan. Foto: dok.JPNN

JAKARTA – Kemendikbud tahun depan mewajibkan siswa mengikuti pendidikan anak usia dini (PAUD) yakni TK dan kelompok bermain, sebelum masuk SD.

Alasannya, pembelajaran setahun sebelum SD diwajibkan oleh Badan urusan pendidikan di PBB; UNESCO. Mendikbud Anies Baswedan mengatakan mereka sudah mengkaji kebijakan dari UNESCO tersebut.

“UNESCO memang mengharuskan anak-anak belajar dulu satu tahun sebelum masuk SD,” katanya di Jakarta kemarin. Nah proses belajar satu tahun pra-SD itu diwadahi di TK. Namun, Anies mengatakan kewajiban mengikuti program TK secara nasional belum bisa diterapkan tahun ini.

Sebagai permulaan Kemendikbud menjalankan program rintisan wajib PAUD. Program ini rencananya akan digulirkan di 83 kabupaten atau kota yang angka partisipasi kasar (APK) PAUD lebih dari 90 persen. “Program rintisan ini akan dievaluasi. Hasilnya akan menjadi landasan kebijakan lebih lanjut,” jelas dia.

Anies mengatakan saat ini jumlah sarana pendidikan anak usia dini (TK dan kelompok bermain) masih sekitar 73 ribu unit. Menurut mantan rektor Universitas Paramadina itu, jumlah unit infrastruktur PAUD itu masih kurang.

“Jadi strateginya adalah, kami pastikan dulu jumlah sekolahnya cukup,” tandasnya. Baru setelah itu bisa diputuskan TK menjadi bagian dari program wajib belajar.

Selain urusan fisik atau infrastruktur sekolah, Anies mengatakan akan merombak kurikulum atau metode belajar di TK. Dia mengatakan saat ini anak-anak di TK sudah cenderung diajari materi baca, tulis, dan hitung (calistung). Ketika nanti jenjang TK menjadi bagian dari program wajib belajar, materi calistung di TK akan direduksi bahkan dihapus.

“TK itu kami kembalikan ke taman. Porsi anak-anak bermain akan kembali diperbanyak,” katanya. Anies menegaskan ketika TK nanti menjadi bagian dari wajib belajar, seluruh gurunya juga harus mematuhi bahwa konten bermain sambil belajar harus diperkuat. Kondisi yang terjadi di TK pada umumnya saat ini adalah, anak-anak diajar belajar sambil bermain.

Menurut Anies anak-anak di TK sudah diajarkan calistung. Tujuannya supaya lolos seleksi masuk SD. “TK itu bukan persiapan untuk masuk SD,” katanya. Sebab di dalam jenjang TK sendiri, ada konten pembelajaran yang harus ditanamkan. Seperti penanaman karakter jujur, mandiri, gotong royong, dan sejenisnya.

Rencana memasukkan TK dalam program wajib belajar, menambah panjang target pemerintah Kabinet Kerja. Sebelumnya pemerintah memasang target wajib belajar 12 tahun atau sampai SMA. Target ini melanjutkan program sebelumnya yakni wajib belajar 9 tahun atau sampai SMP.

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo mengatakan, sah-sah saja pemerintah menaikan program wajib belajar. Baik itu wajib belajar 12 tahun. Maupun memasukkan TK menjadi bagian dari program wajib belajar.

“Tapi pemerintah juga harus sadar bahwa program wajib belajar 9 tahun saja belum beres,” katanya. Di antara yang dia sorot adalah urusan guru. Menurut Sulistyo akhir tahun ini seluruh guru harus berkualifikasi pendidikan sarjana (S1) dan sudah disertifikasi.

Namun pada kenyataannya masih banyak guru yang belum bergelar sarjana. Selain itu juga masih banyak guru berlum disertifikasi profesi. “Bahkan informasinya tahun ini kuota sertifikasi guru diturunkan,” ujarnya. (wan/end)

sumber :http://www.jpnn.com/read/2015/06/19/310452/Mulai-2016,-Wajib-TK-Sebelum-Masuk-SD

Kasihan, Guru Swasta Belum Gajian Enam Bulan

Ilustrasi.

TUBAN – Nasib memprihatinkan dialami guru swasta di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) Tuban. Ketika pendidik pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan dinas pendidikan pemuda dan olahraga (disdikpora) bisa menikmati gaji ke-13 menjelang Lebaran serta rapelan kenaikan gaji berkala enam bulan terakhir, pencairan gaji mereka justru semakin tidak jelas.

Sebab, hingga saat ini, pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang menjadi sumber gaji mereka kian tidak jelas. Padahal, sejumlah persyaratan berupa surat pertanggungjawaban (Spj) sudah diselesaikan masing-masing sekolah.

”Ya, harus sabar saja. Tetapi, tidak tahu kapan dicairkan. Informasinya, dijanjikan sebelum Lebaran. Semoga bukan sekadar janji,” kata salah seorang kepala sekolah madrasah ibtidaiyah (MI) swasta di Kecamatan Merakurak, Tuban, kemarin (6/7).

Pria yang tidak mau namanya dikorankan itu menuturkan, kondisi tersebut membuat nasib para pendidik swasta semakin terkatung-katung. Hal itu terjadi seiring dengan belum cairnya BOS selama enam bulan terakhir. Kondisi tersebut diperparah dengan belum terbayarnya pinjaman sejumlah pengelola sekolah swasta untuk menutupi biaya operasional sekolah.

Selama ini dana pinjaman tersebut dipakai untuk menutup kebutuhan kegiatan belajar mengajar (KMB), bukan menggaji guru. ”Siapa yang tidak sambat dengan kondisi seperti ini. Padahal, kita (sekolah) dilarang menarik sumbangan maupun iuran apa pun dari siswa,” tuturnya.

Parahnya lagi, lanjut dia, tunjangan fungsional (TF) yang seharusnya bisa cair Juni lalu hingga saat ini juga belum jelas. Alhasil, lengkap sudah perjuangan para guru swasta untuk bertahan dengan kondisi tidak jelas. ”Yang bisa saya sampaikan kepada mereka (guru swasta, Red) ya sabar. Tidak ada yang lain,” ucapnya.

Sayangnya, Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Tuban M. Muhlisin Mufa belum berhasil dikonfirmasi terkait tersendatnya pencairan BOS dan tunjangan fungsional itu. Saat ponselnya dihubungi, terdengar nada panggil. Namun, telepon tidak kunjung diangkat.

Sementara itu, Kabag Humas dan Media Pemkab Tuban Teguh Setyobudi menyatakan, gaji ke-13 untuk PNS di lingkungan pemkab yang siap dicairkan mencapai Rp 45.523.490.655. Dana tersebut dialokasikan untuk 10.652 orang. Saat ini pencairan gaji ke-13 itu tengah diproses. ”Sudah 28 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mencair­kannya,” kata Teguh.

Menurut Teguh, pencairan gaji ke-13 maupun rapelan ke masing-masing rekening PNS itu akan dilakukan dua kali. ”Yang pertama, (ditransfer) gaji ke-13 dulu. Setelah itu, baru rapelannya,” jelas mantan kepala Kesbangpolinmas Tuban tersebut. Selain PNS, lanjut Teguh, gaji ke-13 dinikmati bupati dan wakil bupati. (tok/ds/mas/dwi)

sumber : http://www.jpnn.com/read/2015/07/07/313875/Kasihan,-Guru-Swasta-Belum-Gajian-Enam-Bulan-

INFO PLPG RAYON 114 Universitas Negeri Surabaya

Daftar Data Informasi Sertifikasi Guru Rayon 39 IKIP PGRI Semarang

 

SUMBER : http://www.ikippgrismg.ac.id/

Daftar Data Informasi Sertifikasi Guru Rayon 39 IKIP PGRI Semarang

NO PERIHAL DOWNLOAD
1 Jadwal Asesor PLPG Tahap V SD Di PMI [Jadwal Asesor PLPG Tahap 5 SD di PMI (7 Juni).xls]
2 Jadwal Asesor PLPG Tahap V SD Di BKK [Jadwal Asesor PLPG Tahap 5 SD di BKK (7 Juni).xls]
3 Jadwal Asesor PLPG Tahap V TK Di Hotel Muria [Jadwal Asesor PLPG Tahap 5 TK di Muria (7 Juni).xls]
4 Undangan Peserta PLPG Tahun 2012 Tahap 5 [Undangan Peserta PLPG Tahun 2012 Tahap 5.pdf]
5 Undangan Peserta PLPG Tahun 2012 Tahap 6 [Undangan Peserta PLPG Tahun 2012 Tahap 6.pdf]
6 Revisi Agenda PLPG 2012 Rayon 139 [952588Revisi Agenda PLPG 2012 Rayon 139.xls]
7 Undangan Peserta PLPG Tahun 2012 Tahap 3 [Undangan Peserta PLPG Tahun 2012 Tahap 3.pdf]
8 Undangan Peserta PLPG Tahun 2012 Tahap 4 [664672Undangan Peserta PLPG Tahun 2012 Tahap 4.pdf]
9 Undangan Peserta PLPG Tahap 2 [Undangan Peserta PLPG Tahun 2012 Tahap 2.pdf]
10 Jadwal Asesor PLPG Tahap IV SD Di P4G [745791Jadwal Asesor PLPG Tahap 4 SD di P4G (3 Juni).xls]
11 Jadwal Asesor PLPG Tahap II SD Di P4G [Jadwal Asesor PLPG Tahap II SD di P4G.xls]
12 Modul SD [SD.zip]
13 Jadwal Asesor PLPG Tahap IV TK Di P4G [594989Jadwal Asesor PLPG Tahap 4 TK di P4G (3 Juni).xls]
14 Jadwal Asesor PLPG Tahap II TK Di P4G [727636Jadwal Asesor PLPG Tahap 2 TK di P4G (25 Mei).xls]
15 Modul TK [TK.rar]
16 Peserta PLPG Tahap 2 (25 Mei – 3 Juni 2012) [Peserta Tahap 2.xls]
17 Paserta PLPG Tahap 3 (29 Mei – 7 Jun 2012) [812597Peserta PLPG Tahap 3.xlsx]
18 Revisi Paserta PLPG Tahap 4 (3 Jun – 12 Jun 2012) [983210Peserta Tahap 4.xlsx]
19 Revisi Paserta PLPG Tahap 5 (7 Jun – 16 Jun 2012) [941766Peserta Tahap 5.xlsx]
20 Revisi Paserta PLPG Tahap 6 (12 Jun – 21 Jun 2012) [690492Peserta Tahap 6.xlsx]
21 Revisi Paserta PLPG Tahap 7 (16 Jun – 25 Jun 2012) [22449Peserta Tahap 7.xlsx]
22 Revisi Paserta PLPG Tahap 8 (21 Jun – 30 Jun 2012) [861155Peserta Tahap 8.xlsx]
23 Revisi Paserta PLPG Tahap 9 (25 Jun – 4 Jul 2012) [668143Peserta Tahap 9.xlsx]
24 Revisi Paserta PLPG Tahap 10 (30 Jun – 9 Jul 2012) [797906Peserta Tahap 10.xlsx]
25 Revisi Paserta PLPG Tahap 11 (4 Jul – 13 Jul 2012) [54366Peserta Tahap 11.xlsx]
26 Revisi Paserta PLPG Tahap 12 (9 Jul – 18 Jul 2012) [816248Peserta Tahap 12.xlsx]
27 Revisi Paserta PLPG Tahap 13 (13 Jul – 22 Jul 2012) [103600Peserta Tahap 13.xlsx]
28 Revisi Paserta PLPG Tahap 14 (18 Jul – 27 Jul 2012) [377297Peserta Tahap 14.xlsx]
29 Revisi Paserta PLPG Tahap 15 (22 Jul – 31 Jul 2012) [24861Peserta Tahap 15.xlsx]
30 Revisi Paserta PLPG Tahap 16 (27 Jul – 5 Agt 2012) [76895Peserta Tahap 16.xlsx]
31 Nama Dan Kode Asesor PLPG Rayon 139 [Daftar dan Kode Asesor.xls]
32 Revisi Paserta PLPG Tahap 08 (21 Jul – 30 Jul 2012) [Peserta Tahap 8.xlsx]